Program transformasi digital nasional yang gencar dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diharapkan bisa bermanfaat untuk penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan empat hal berdasarkan kebutuhan penggunanya.
Empat hal itu, yakni mengembangkan pemahaman masyarakat tentang hal tersebut, meningkatkan kapasitas pemberi layanan, menyediakan layanan khusus untuk keadaan individu yang membutuhkan layanan khusus, dan memberikan konten yang inklusif.
“Teman-teman dari Kominfo sedang melakukan transformasi digital. Ada (empat) hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh kita semua (agar bermanfaat bagi penyandang disabilitas),” ujar Ketua Komisi Nasional Disabilitas (Komnas Disabilitas), Dante Rigmalia, dalam acara ”Bimbingan Teknis Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Ramah Disabilitas” yang digelar di Bali, pada Kamis (15/6/2023).
Pertimbangan pertama adalah perlu mengembangkan pemahaman masyarakat tentang hal tersebut, yakni transformasi digital nasonal yang inklusif harus berdasarkan kebutuhan pengguna, termasuk untuk para penyandang disabilitas.
“Maka ketika harus berdasarkan kebutuhan pengguna, kita perlu mengembangkan pemahaman masyarakat tentang hal tersebut (kebutuhan penyandang disabilitas). Ada transformasi digital, pahamkan masyarakat terhadap itu,” kata Dante
Pertimbangan kedua, Kementerian Kominfo perlu melakukan peningkatan kapasitas pemberi layanan terhadap penyandang disabilitas dan pertimbangan ketiga adalah menyediakan layanan khusus untuk keadaan individu yang membutuhkannya.
“Seperti yang sedang disiapkan (Kementerian Kominfo) saat ini ada widget yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas,” imbuh dia.
Sedangkan pertimbangan keempat adalah memberikan konten yang inklusif untuk menghindari terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
Contoh konten yang tidak inklusif adalah ketika kepala sekolah umum memanggil anak-anak dengan disabilitas dan disuruh berdiri di depan ketika ada kunjungan untuk melakukan studi banding.
“Ceritanya tentang tentang inklusivitas tetapi kontennya tidak inklusi, karena itu mengakibatkan diskriminasi anak-anak penyandang disabilitas, (mereka) disebutkan, disuruh berdiri dilihat oleh semua orang seperti melihat sesuatu,” jelas Dante.
Agar tujuan transformasi digital tersebut tercapai, lanjut Dante, maka diperlukan pelatihan bagi para petugas layanan publik dengan taknologi yang disediakan.
Selain itu, masyarakat dinilai perlu mengadopsi teknologi baru digital dengan tahapan atau melalui proses adaptasi sebelum menerapkan transformasi digital sepenuhnya.
“Jangan langsung seluruhnya digital tetapi layanan-layanan itu harus kombinasi antara digital dan nondigital dulu jadi ada adaptasi dari masyarakat,” tutur Dante.
Dia juga berpesan agar para penyandang disabilitas turut dilibatkan dalam seluruh proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga, termasuk pada transformasi digital.
Selain memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas sebagai warga negara untuk berkontribusi, apa yang disampaikan mereka juga akan memberikan arahan dan hal-hal yang sifatnya dukungan agar bisa sesuai dengan kondisi kedisabilitasan.
“Tidak ada hal yang tentang penyandang disabilitas tanpa melibatkan penyandang disabilitas,” tandas Dante.
Acara itu dibuka langsung oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (Direktur TK3P), Hasyim Gautama, mewakili Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong.
Hadir pula Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Dante Rigmalia, Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Bali, I Dewa Ketut Rai Rustina, dan Praktisi Teknologi Informasi Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta Fathul Hudoyo.
Comments
Post a Comment