SERAMBINEWS.COM, YANGON - Pemimpin Junta militer Myanmar mulai mengobarkan perang digital, seusai menutup jaringan internet.
Teknologi canggih dari China digunakan untuk memantau arus informasi dan pergerakan penduduk.
Apalagi, Militer Myanmar berulang kali memadakan jaringan internet.
Bahkan, memblokir beberapa situs media sosial dan menyusun rancangan undang-undang keamanan siber.
Hal itu sebagai upaya menggiling perlawanan terhadap pengambilalihan tersebut.
Langkah-langkah oleh junta baru-baru ini telah memperdalam kekhawatiran.
Myanmar yang haus internet tidak akan lagi memiliki akses ke informasi waktu nyata.
Sebagian besar terputus dari dunia luar dan menghadapi hukuman yang kejam untuk beberapa posting online.
Militer sejauh ini telah memerintahkan lima penghentian sementara internet.
Dimulai pada 1 Februari 2021, atau hari kudeta, ketika pemimpin sipil Aung San Suu Kyi ditahan.
Dalam beberapa hari terakhir, komunikasi terhenti selama tiga malam berturut-turut selama delapan jam, dari pukul 1 pagi hingga 9 pagi.
Kelompok pemantau NetBlocks mengatakan konektivitas internet selama pemadaman ini turun hingga 15 persen dari tingkat normal.
Yang juga diblokir, platform media sosial seperti Facebook dan Twitter.
Di mana kampanye online untuk menentang kudeta semakin menguat.
Pemadaman listrik membawa kembali kenangan masa pra-internet di bawah rezim junta sebelumnya untuk Myo Naing (46).
"Orang-orang harus berkumpul di jalan dan berbagi informasi," kata jasa sewa mobil itu kepada AFP, Kamis (18/2/2021).
Myanmar tidak memiliki internet yang mudah tersedia sampai sekitar tahun 2013.
Ketika monopoli negara pada telekomunikasi berakhir.
Perusahaan internasional juga mulai menawarkan kartu sim yang terjangkau.
Salah satu penjelasan yang mungkin, rezim menggunakan waktu untuk menganalisis data.
Guna melacak target penangkapan, kata pakar keamanan siber Australia Damien Manuel dari Universitas Deakin.
Tetapi Matt Warren dari Universitas RMIT Melbourne mengatakan rezim meminjam pedoman China.
Tentang pembuatan firewall yang dipantau negara untuk mengontrol arus informasi.
"Model China adalah contoh bagaimana pemerintah dapat mengontrol populasi secara online," katanya kepada AFP.
Dia menambahkan Arab Saudi, Turki dan Vietnam memiliki tindakan yang serupa, tetapi teknologinya masih kurang canggih.
Kata siapa UMKM tidak perlu melek keamanan siber (cybersecurity) ? Kami akan membahasnya bersama pak Didi Nurcahya, ITIL®️, GSEC - di 16 Feb 2021, pastikan anda terdaftar di https://s.id/eventcerdas16feb . #aptiknas #eventcerdas #dtechcorp #cybersecurity #keamanansiber #cyberawarenes
Comments
Post a Comment