 |
| Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dikenal pula sebagai petinggi di parpol yang menaunginya, Gerindra. (CNN Indonesia/Dhio Faiz) |
Jakarta, -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta tak ada lembaga negara saling melempar tanggung jawab terkait sertifikat vaksin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang viral di media sosial Twitter. Menurutnya, sejumlah lembaga negara terkait sebaiknya duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.
"Jadi kita memang kalau saling lempar mengenai tanggung jawab dari mana data yang bocor itu nggak akan ada habis-habisnya. Lebih baik kita sama sama duduk, dan mencari solusinya," kata Dasco kepada wartawan, Senin (6/9).
Ia mengatakan sebaiknya lembaga negara tidak bersikap mencari kambing hitam dari kasus dugaan kebocoran data tersebut. Pasalnya, Dasco berkata, semua kementerian atau lembaga memegang data untuk keperluannya masing-masing.
"Kemendagri pegang data karena berkaitan dengan pemilu, Kemenkes pegang data juga berkaitan dengan kesehatan, BPJS juga pegang," ujar dia.
Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa insiden dugaan kebocoran data yang telah berulang kali terjadi memperlihatkan bahwa Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) perlu segera dirampungkan.
"Ya memang saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu terkait kebocoran-kebocoran data memang sudah waktunya, sudah saatnya dan mendesak ada UU PDP," ujar Dasco.
Sebelumnya, sejumlah lembaga negara saling melempar pernyataan terkait sertifikat vaksin Jokowi yang viral di media sosial Twitter.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta agar dugaan kebocoran data vaksin Jokowi ditanyakan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurut Jhonny, data sertifikat vaksin di Kominfo saat ini dalam kondisi aman.
"Ada baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali data Covid-19," jelasnya saat dihubungi via pesan teks, Jumat (3/9).
saat dihubungi terpisah, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Alexander K. Ginting belum dapat memastikan terkait dugaan kebocoran data orang nomor satu RI tersebut.
Ginting menduga ada tiga kemungkinan data vaksin Jokowi viral di media sosial. Pertama, penyalahgunaan NIK, server di-hack, atau memang ada kemungkinan pihak lalai mengunci pengamanan jaringan. Dia pun meminta agar dugaan kebocoran data tersebut ditanyakan langsung ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sementara itu, Ketua BSSN Hinsa Siburian mengatakan pihaknya enggan memberi tanggapan terkait dugaan kebocoran sertifikat vaksin Jokowi. Dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait dugaan sementara terkait ramai vaksin Jokowi.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210906180518-20-690512/dpr-sindir-kominfo-hingga-bssn-ribut-usai-nik-jokowi-bocor
"Jadi kita memang kalau saling lempar mengenai tanggung jawab dari mana data yang bocor itu nggak akan ada habis-habisnya. Lebih baik kita sama sama duduk, dan mencari solusinya," kata Dasco kepada wartawan, Senin (6/9).
Ia mengatakan sebaiknya lembaga negara tidak bersikap mencari kambing hitam dari kasus dugaan kebocoran data tersebut. Pasalnya, Dasco berkata, semua kementerian atau lembaga memegang data untuk keperluannya masing-masing.
"Kemendagri pegang data karena berkaitan dengan pemilu, Kemenkes pegang data juga berkaitan dengan kesehatan, BPJS juga pegang," ujar dia.
Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa insiden dugaan kebocoran data yang telah berulang kali terjadi memperlihatkan bahwa Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) perlu segera dirampungkan.
"Ya memang saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu terkait kebocoran-kebocoran data memang sudah waktunya, sudah saatnya dan mendesak ada UU PDP," ujar Dasco.
Sebelumnya, sejumlah lembaga negara saling melempar pernyataan terkait sertifikat vaksin Jokowi yang viral di media sosial Twitter.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta agar dugaan kebocoran data vaksin Jokowi ditanyakan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurut Jhonny, data sertifikat vaksin di Kominfo saat ini dalam kondisi aman.
"Ada baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali data Covid-19," jelasnya saat dihubungi via pesan teks, Jumat (3/9).
saat dihubungi terpisah, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Alexander K. Ginting belum dapat memastikan terkait dugaan kebocoran data orang nomor satu RI tersebut.
Ginting menduga ada tiga kemungkinan data vaksin Jokowi viral di media sosial. Pertama, penyalahgunaan NIK, server di-hack, atau memang ada kemungkinan pihak lalai mengunci pengamanan jaringan. Dia pun meminta agar dugaan kebocoran data tersebut ditanyakan langsung ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sementara itu, Ketua BSSN Hinsa Siburian mengatakan pihaknya enggan memberi tanggapan terkait dugaan kebocoran sertifikat vaksin Jokowi. Dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait dugaan sementara terkait ramai vaksin Jokowi.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210906180518-20-690512/dpr-sindir-kominfo-hingga-bssn-ribut-usai-nik-jokowi-bocor
Comments
Post a Comment