 |
| Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta mengkritik kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait peretasan jaringan internal 10 kementerian dan Badan Intelijen Negara (BIN). Ilustrasi (iStock/gorodenkoff) |
Jakarta, -- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta mengkritik kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait peretasan jaringan internal 10 kementerian dan Badan Intelijen Negara (BIN). Sukamta menyebut kementerian yang kini dipimpin Johnny G. Plate itu seperti macan ompong.
"Kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali, namun pemerintah dalam hal ini Kominfo sebagai kementrian leading sector yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi seperti macan ompong," kata Sukamta saat dihubungi, Selasa (14/9).
"Aumannya kencang tapi tidak bisa menggigit. Kasus penipuan online, pembobolan jutaan data seperti angin lalu tak jelas arahnya. Kominfo sebatas bisa memblokir situs-situs porno, judi, penipuan, SARA dan lain-lain," ujarnya menambahkan.
Sukamta meminta pemerintah serius melindungi situs dan data-data strategis pemerintah. Menurutnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo harus bertanggung jawab menjaga dan melindungi dunia siber Indonesia..
Politikus PKS itu khawatir ada data-data lain yang mengalami kebocoran, setelah sebelumnya sempat ada kebocoran data dunia bisnis dan kesehatan. Bahkan, menurutnya, bukan berarti data-data di bidang politik tidak ada kebocoran.
Sukamta meyakini serangan hacker di bidang politik lebih kuat daripada ekonomi, kesehatan, dan sosial. Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah mengevaluasi serta membenahi tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh.
Di sisi lain, maraknya serangan hacker berasal dari China ini juga patut diperhatikan dengan seksama. Apalagi, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan China di bidang ekonomi.
"Menjadi aneh ketika data-data strategis di kementerian dan lembaga disasar oleh hacker China. Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok hacker atau kah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi," katanya.
Sebelumnya, peneliti keamanan internet dari The Record mengungkapkan ada 10 Kementerian dan Lembaga pemerintah di Indonesia termasuk BIN yang dibobol Mustang Panda Group asal China. Mereka menggunakan private ransomware bernama Thanos.
Bahkan peretasan tersebut dikaitkan dengan upaya spionase Tiongkok dalam menghadapi situasi yang menghangat di Laut China Selatan.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menilai kebocoran data dan pembobolan yang diduga berhasil dilakukan hacker asal China terhadap 10 Kementerian dan BIN karena sejumlah instansi kerap ambil jalan pintas memakai swasta dalam mengamankan data-data mereka.
Jalan pintas yang diambil itu, kata Hinsa, membuat data-data yang dimiliki Kementerian/lembaga menjadi tak aman untuk dikelola dengan baik.
"Ini banyak masalah. Kenapa? Karena sumber daya manusia (SDM). Masih banyak kementerian, ya sudah cari jalan pintas, hire dari swasta, dia [swasta] yang amankan datanya dia. Ini masalah utama," kata Hinsa.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210914144736-32-694114/dpr-soal-kementerian-bin-dibobol-hackerkominfo-macan-ompong
Comments
Post a Comment