Sri Mulyani Gandeng BSSN Dorong Sertifikat Elektronik, Bisa Hemat Rp 1,5 T

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Agung Pambudhy

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
Kerja sama itu meliputi penyediaan infrastruktur teknologi dan informasi komunikasi (TIK) yang mendukung penerapan sertifikat elektronik pada layanan pemerintah, penerbitan sertifikat elektronik, pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik di lingkungan Kemenkeu, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pemanfaatan sertifikat elektronik.

Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengatakan total layanan sertifikat elektronik telah mencapai 800 ribu per hari dan negara telah melakukan penghematan kurang lebih Rp 1,5 triliun.

Ke depan penggunaannya terus ditingkatkan seiring penambahan jumlah pengguna sertifikat elektronik yang saat ini masih terbatas pada lingkup instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan universitas.

"Untuk mendukung terwujudnya pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indonesia, BSSN menyelenggarakan layanan sertifikat elektronik (Certification Authority) melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/5/2022).

Layanan Sertifikasi Elektronik merupakan mekanisme pelindungan untuk memberikan jaminan keamanan informasi yang di antaranya terdiri dari Layanan Tanda Tangan Elektronik dan Autentikasi Situs Web. Layanan yang dilakukan BSSN ini telah mengintegrasikan sekitar 681 sistem dengan jumlah rata-rata Sertifikat Elektronik yang diterbitkan sekitar 4.000 per bulan.

Sampai saat ini BSSN telah melaksanakan MoU dan PKS terkait pemanfaatan sertifikat elektronik sebanyak 429 instansi dengan Jumlah Hit Transaksi Tanda Tangan Elektronik sebanyak 66.032.272 (per tanggal 1 Januari-31 Desember 2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kerja sama dengan BSSN merupakan bagian dari upaya untuk terus menjaga keuangan negara terutama dalam hal keamanan infrastruktur digital, sistem digital, dan keandalan sistem.

"Kementerian Keuangan juga ingin meningkatkan kolaborasi dalam rangka mengawal Indonesia pada kegiatan G20 yang salah satu topiknya adalah tentang digital financial inclusion serta keamanan sistem pada saat migrasi ke Ibu Kota Negara," imbuhnya.

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6083387/sri-mulyani-gandeng-bssn-dorong-sertifikat-elektronik-bisa-hemat-rp-15-t