Diskominfo Ciamis membenarkan hal tersebut, bahwa situs pemerintah jadi target serangan siber salah satunya disusupi situs judi online. Meski sejauh ini, situs pemerintah Ciamis dalam kondisi aman, artinya sistem keamanannya tersebut diperbaharui untuk mengantisipasi serangan siber.
"Insiden keamanan informasi ini tidak bisa sangkal, sebetulnya semua sistem memang tidak aman. Selalu kejar-kejaran, tapi bagaimana caranya kita harus lebih selangkah di depan," ujar Kepala Bidang Persandian dan Telematika Diskominfo Ciamis Hendri Ridwansyah, Selasa (31/1/2023).
Hendri menyebut percobaan serangan siber yang masuk ke situs Pemkab Ciamis rata-rata mencapai 100 kali per hari. Beruntung dari jumlah itu tidak pernah ada yang berhasil masuk karena sistem kemananan yang mumpuni.
"Serangan itu setiap hari ada, dari pagi sampai dini hari. Makanya kami meski jam kerja hanya 8 jam tapi tetap standby untuk mengantisipasi serangan itu. IP yang masuk itu tidak hanya dari Indonesia tapi dari luar juga," ucapnya
Menurut Hendri, maraknya kasus website pemerintah dan pendidikan dengan domain go.id disusupi situs perjudian itu karena relatif lebih aman. Artinya, penyusup melihat website tersebut jarang terkena patroli Siber dari Kominfo.
"Penyusup itu kan tujuannya mempromosikan situs judi online, yang saya ketahui itu menyisipkan akun referral nya. Sehingga memanfaatkan kelemahan itu," ucapnya.
Hendri pun menyebut banyak situs website pemerintah yang tidak diurus atau dirawat dengan baik terutama dari pembaharuan keamanannya, backup berkala dan lainnya. Terlebih banyak website pemerintah yang memakai CMS atau Content Manajemen Sistem yang rata-rata gratis.
"Di Ciamis memang ada yang pakai CMS gratisan tapi tetap kami jaga. Intinya kami melakukan upaya pencegahan. Kami juga memasang keamanan yang berlisensi, meski berbayar dan mahal tapi sangat butuh untuk mengamankan," jelasnya.
Hendri menyebut, secara kebijakan, Pemkab Ciamis pun tetap mempertahankan seksi Persandian untuk mengurus keamanan informasi.
"Atas kebijakan Pak Bupati Ciamis, seksi persandian tidak menjadi fungsional, sebagai wujud kebijakan keamanan informasi dan urusan persandian," pungkasnya.
Comments
Post a Comment