Target OJK di 2023: Bank Bebas Serangan Siber hingga Anti Pencucian Uang

Otoritas Jasa Keuangan (
OJK) sudah menyiapkan arah kebijakan perbankan di 2023. Langkah-langkah kebijakan yang disiapkan diharapkan bisa menjaga stabilitas sektor jasa keuangan ke depan.

Kepala Eksekutif Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan salah satu fokus program kerja OJK di tahun 2023 adalah penguatan integritas Industri Jasa Keuangan (IJK) melalui strategi anti penipuan serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
"Kita harus betul-betul mengikuti standar internasional penanganan penipuan seperti fraud, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan berbagai aspek terkait governance," ujar Dian dalam OJK Institute virtual, Selasa (17/1).
Dian mengatakan, penguatan integritas akan dilakukan lebih sistemik, dengan OJK menerapkan praktik terbaik (best practice) di semua bank. Penerapan ini tercermin dari penggunaan sistem IT dan anti penipuan.
"Sehingga kita bisa mendeteksi kejahatan ekonomi yang masuk ke sistem keuangan khususnya di perbankan. Kita tidak ingin lagi dengar serangan siber dan melihat kegiatan kejahatan ekonomi terkait email business compromise, bahkan perjudian online," katanya.
Dian menargetkan sektor jasa keuangan lebih bersih dan anti segala jenis kejahatan ekonomi. Dia menilai masalah perbankan bukan karena transaksi rumit, namun melainkan produk yang masih sederhana.

Berikut sederet fokus program OJK di tahun 2023:

  1. Pemenuhan batas minimum modal inti bank sesuai POJK konsolidasi
  2. Penguatan dan konsolidasi bank bagi BUK, BUS dan BPR
  3. Penguatan tata kelola dan efisiensi bank termasuk dukungan pengembangan kualitas SDM
  4. Inovasi produk dan pendalaman pasar sistem keuangan, serta digitalisasi bank mencakup ketahanan teknologi digital bank
  5. Pengkajian struktur pasar keuangan perbankan
  6. Pengembangan perbankan syariah melalui sinergi perbankan syariah dengan ekosistem ekonomi syariah dan penguatan tata kelola dan integritas perbankan syariah
  7. Pengembangan dan dukungan terhadap sustainable finance
  8. Penguatan organisasi SDM dan proses pengawasan yang didukung supervisory technology dan early warning system
  9. Penguatan pengawasan dan perizinan yang terintegrasi


Comments