Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan berharap Pemerintah matangkan rencana pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dengan mempertimbangan masukan stakeholder terkait, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi nantinya tidak tumpang tindih. Selain itu, dirinya berharap kebijakan ini didukung oleh peraturan yang lugas serta berpijak dengan realita isu terkini.
“Pusat Data Nasional itu harus diperkuat dengan perangkat peraturan apakah (dalam bentuk) Peraturan Menteri, apakah (dalam bentuk) Peraturan Presiden, atau apakah (dalam bentuk) Peraturan Presiden supaya tidak tumpang tindih dengan kementerian/lembaga lain. Karena, kebocoran data ini (yang terjadi di Indonesia) sangat masif,” ungkap Sturman kepada Parlementaria usai Rapat Dengar Pendapat Panja Kebocoran Data dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai permasalahan kebocoran data yang terjadi saat ini tergolong sebagai isu nasional. Sebab itu, ia menekankan PDN harus diperkuat dengan sumber daya manusia yang mumpuni.
“Pusat Data Nasional seperti the man behind the gun. Maka, perlu sumber daya manusia yang kuat kemudian peraturan perundang-undangan yang mampu mem-back up, terakhir teknologi komunikasi dan digital (yang) harus bagus dan ditingkatkan,” pungkasnya.
Terakhir, ia berharap kolaborasi antara BSSN dan Kominfo diperkuat. Hal ini, terangnya, akan vital agar masing-masing kementerian dan lembaga tersebut selaras untuk melindungi sekaligus bersama bersinergi menangkal kebocoran data di masa mendatang.
Sebagai informasi, rapat kerja tersebut menghadirkan Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo dan Direktur Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan guna membahas laporan perkembangan Pusat Data Nasional dan mekanisme penanganan kebocoran data serta sinergitas Kemkominfo dan BSSN dalam penguatan keamanan siber.
Dilansir dari rilis Kominfo, pembangunan PDN pertama ini bertujuan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia agar pengambilan keputusan kebijakan publik menjadi berbasis data. Berlokasi di di Kawasan Deltamas (Industrial Estate), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pembangunan ini direncanakan memiliki kapasitas prosesor 25.000 core, storage 40 petabyte, dan memori 200 terabyte. Untuk tahap awal power supply yang disiapkan sebesar 20 megawatt, kemudian akan ditingkatkan menjadi 80 megawatt.
Pembiayaan proyek ini dibangun dengan skema G-to-G financing, yaitu bantuan dari pemerintah Prancis sebesar 85 persen dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa rupiah murni sebesar 15 persen dari APBN. Harapannya, dari sisi anggaran, kehadiran PDN dapat menghemat APBN. Diketahui, Pemerintah Indonesia saat ini memiliki 2.700 pusat data dalam lingkup pemerintah yang sebagian besar memakai ruang server berbiaya besar setiap tahun. Maka, dengan adanya PDN ini akan menggantikan ribuan pusat data tersebut.
Comments
Post a Comment