Indonesia Darurat Serangan Siber, Pemerintah Harus Apa?

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Tingginya jumlah pengguna internet dan transformasi digital yang terjadi, menjadikan keamanan data pun menjadi fokus Pemerintah.

Direktur Pengkajian Ekonomi dan SKA Lemhannas RI Laksma TNI, Ocktave Ferdinal mengakui bahwa keamanan data masih jadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi, agar terhindar dari serangan dan kejahatan siber (cyber crime). Kecepatan melakukan investigasi permasalahan dan koordinasi berbagai pihak pun harus ditingkatkan.

"Ini yang diharapkan, koordinasi yang dibangun mampu mempercepat melakukan tindakan terhadap setiap adanya ancaman siber," ujar Ocktave dalam Cyber Security Forum CNBC Indonesia, Kamis (2/11/2023).

Senada dengan Ocktave, SIEM Product Manager Multipolar Technology, Ignasius Oky menuturkan kolaborasi pemerintah dan industri teknologi dalam meningkatkan keamanan siber membuat semua pihak lebih waspada terhadap ancaman serangan.

"Kita hadir sebagai jembatan untuk menghadirkan pilar IT dalam hal kompetensi untuk membangun tim cyber security yang tadinya belum ada menjadi ada," jelas Ignasius.

Menurutnya, langkah pencegahan sangatlah penting karena serangan siber ibarat seperti wabah yang dapat terus menyebar ke seluruh industri. Pihaknya pun berkomitmen mencegah dan mencari tahu sumber serangan, sehingga dapat dibenahi serta membantu industri mengadopsi teknik cyber security baru.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)Ariandi Putra mengungkapkan sumber daya yang biasanya diincar hacker berasal dari aplikasi, jaringan dan server data base. BSSN mencatat ada beberapa bentu serangan yang kerap terjadi, seperti malware attack.

Selain itu, serangan siber pun bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga sosial. Ariandi mengatakan, BSSN menyoroti serangan siber sosial yang berkaitan dengan pesta politik Pemilu tahun depan.

"Ada yang terkait dengan pengumpulan informasi yang beredar di tengah masyarakat, sehingga bisa menargetkan orang per orang, dalam rangka mengubah atau melakukan brain wash. Tujuannya menciptakan chaos di tengah masyarakat. Ada beberapa hal yg kita liat seperti propaganda hitam, point and strick, dan juga mengambil informasi," jelasnya.

Dia menegaskan BSSN pun melakukan patroli dan investasi pada serangan siber yang bersifat teknis maupun sosial, salah satunya melalui National Operational Center.

sumber : https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231102140604-37-485824/indonesia-darurat-serangan-siber-pemerintah-harus-apa