Palau Konfirmasi Alami Serangan Siber Besar-besaran, dan Tuding China

 

Presiden Palau Surangel Whipps, Rabu (5/6) mengonfirmasi bahwa kepulauan Pasifik itu, salah satu dari sedikit sekutu diplomatik Taiwan, telah mengalami serangan siber besar-besaran, dan menyalahkan China.

“Ini benar-benar serangan besar pertama yang kami alami dalam catatan pemerintah,” katanya kepada wartawan di Tokyo, sehari setelah mengadakan pembicaraan dengan PM Jepang Fumio Kishida.

Palau adalah salah satu dari hanya 12 negara di seluruh dunia yang secara diplomatis mengakui Taiwan yang mempunyai pemerintahan sendiri. China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.

Taipei mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya siap membantu Palau meningkatkan pertahanan digitalnya setelah The New York Times melaporkan bahwa lebih dari 20.000 dokumen telah dicuri dari pemerintah Palau.

“Saya pikir China ingin melemahkan hubungan tersebut, menunjukkan kerentanan kami, dan cara yang bagus untuk melakukannya adalah dengan meretas sistem kami,” kata Whipps.

Presiden itu mengatakan dokumen-dokumen tersebut dicuri pada bulan Maret, tepat ketika Amerika Serikat menyetujui paket bantuan dua dekade untuk Palau, dan beberapa minggu kemudian dokumen-dokumen itu muncul di web gelap.
Kelompok Ransomware DragonForce mengaku bertanggung jawab atas peretasan tersebut, kata The New York Times, mengutip para analis yang mengatakan bahwa tidak biasa bagi China untuk melakukan subkontrak terhadap operasi semacam itu.

Pada hari Rabu, Whipps mengatakan analisis data menunjukkan bahwa ransomware tersebut kemungkinan besar dikembangkan di Rusia, dikirim ke luar Malaysia dan “tampaknya ransomware tersebut ada hubungannya dengan China.”

“Alasan kami mengatakan mungkin ada keterlibatan pemerintah adalah karena mereka tidak tertarik pada uang. Mereka benar-benar tidak menuntut uang,” tambah Whipps.

Karena tidak ada motif finansial di balik serangan itu, presiden mencapnya sebagai “pelecehan”.

“Jika Anda tidak meminta uang tebusan dan sidik jarinya berasal dari suatu tempat di China, maka mungkin asumsinya adalah ada aktor pemerintah,” katanya.

sumber : https://www.voaindonesia.com/a/7643798.html